Jakarta, Linipos.com – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI gelar Rapat Koordinasi Peningkatan Penyelenggaraan Layanan Logistik Jemaah Haji 2025.
Rakor ini merupakan tindak lanjut hasil diskusi Kemenko PMK dengan Pos Indonesia berkaitan dengan pentingnya peningkatan layanan logistik penyelenggaraan haji.
Dalam paparannya, Asdep Bina Keagamaan Kemenko PMK menyampaikan bahwa perjalanan Jemaah Haji tahun 2025 asal Indonesia direncanakan berlangsung antara Bulan Mei hingga Juli 2025.
“Meskipun dari tahun ke tahun penyelenggaraan haji telah mengalami berbagai perbaikan, namun untuk membangun ekosistem haji yang baik diperlukan kolaborasi dari berbagai sektor,” ungkap Warsito di Hotel Mercure Sabang, Jakarta, pada Selasa (11/2/2025).
Hal ini juga sejalan dengan arahan Kementerian BUMN dalam unggahan Instagram resmi Kementerian BUMN 22 November 2024 silam. Dalam unggahan tersebut Erick Thohir menginstruksikan kepada tujuh BUMN guna meningkatkan kualitas layanan haji dan umrah, salah satunya Pos Indonesia.
Pada unggahan singkat tersebut Pos Indonesia diberi mandat untuk melayani pengiriman barang jamaah dengan kargo yang cepat dan efisien.
Salah satu poin yang disampaikan oleh Direktur Busdev dan PM Pos Indonesia dalam rakor hari ini adalah bahwa Pos saat ini sudah memiliki sertifikasi distribusi halal untuk mendukung layanan logistik Jemaah Haji asal Indonesia.
“Sebagaimana keberangkatan haji tahun sebelumnya, kami juga akan menyiapkan petugas di Mekah dan Madinah untuk membantu Jemaah mengirimkan barang-barangnya Kembali ke Tanah Air,” tutur Prasabri.
Pada keberangkatan Jemaah Haji tahun 2025 Pos Indonesia akan melayani pengiriman logistik baik logistik Jemaah Haji maupun logistik yang mendukung kelancaran ibadah para jamaah.
Selain itu, Pos Indonesia juga masih akan melayani kiriman Kargo Haji Jemaah asal Indonesia yang akan kembali ke Tanah Air.
“Saat ini kami masih tahap persiapan, hal-hal yang menjadi kendala dan evaluasi di tahun lalu sedang kami upayakan agar tidak terjadi lagi. Kami juga berdiskusi dan berkoordinasi dengan stakeholder dan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas layanan dan SLA,” pungkas Prasabri.
